 2018 sebaiknya menggunakan metode berimbang. Penjelasan berikut termasuk juga solusi guru CPNS yang tidak lolos tes SKD tapi kompetensi teknis mengajarnya mumpuni.
 Lihatlah menggunakan komputer, pc-desktop, laptop, maupun smartphone android. Saat ini ada 133 artikel Kategori Psikotes. Pemutakhiran versi update revisi ke : 121537.
"RECRUITMENT TES CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) 2018 SEBAIKNYA : 50% PERANGKINGAN & 50% YANG TERDAFTAR di DINDIK (Dinas Pendidikan) / DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), ADIL & FAIRNESS" Pemerintah memang harus bisa mendapatkan guru yang kompetitif & kompetens. Sedangkan sekarang indikator tes CPNS kompetensi guru ada pada terpenuhinya passing grade. Masalahnya banyak yang gugur tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar), bahkan guru wiyata bakti yang sudah masuk di DINDIK / DAPODIK. Pilihan solusi paling bijak yang bisa ditempuh pemerintah sesuai realita di masyarakat : 1. Menggunakan sistem perangkingan. Yaitu shortlist passing grade tertinggi sampai terendah. Nanti dipilih mereka yang memenuhi kriteria. Kekurangannya adalah pemerintah bisa mendapatkan guru yang kompetens secara akademik, NAMUN belum tentu kompetitif cara mengajarnya secara paedagogik, karena belum melakukan Micro Teaching. 2. Menurunkan passing grade hasil tes SKD. Resikonya : pemerintah mendapatkan guru yang benar-benar sangat diragukan kompetensinya baik secara verbal, paedagogik, & kompetensi akademiknya. 3. Memilih mereka guru wiyata bakti muda berprestasi yang sudah terdaftar di Dindik / Dapodik, Berpengalaman mengajar kurang lebih 3 tahun, memiliki prestasi lomba tingkat kabupaten maupun propinsi untuk sekolahnya. Guru yang masuk kategori ini jelas terdaftar & ada di database DAPODIK. Guru kategori ini juga jelas kompetensinya, meskipun memang masih ada juga yang tidak lolos tes SKD, Pemerintah juga harus mempertimbangkan guru kategori ini karena kompetensinya menjadi guru sudah jelas sekali dibandingkan fresh graduate yang hasil tes SKDnya lebih tinggi sekalipun.
Secara logis jika pemerintah menginginkan guru CPNS yang bermutu & berkualitas serta mendekati ideal, jelas Poin-1 & Poin-2 Bisa menjadi pilihan, / bahkan membagi kategori itu 50% perangkingan & 50% berikutnya yaitu GWB (Guru Wiyata Bakti) berprestasi yang terdaftar di Dapodik. Dengan opsi ini, kebutuhan pemerintah bisa terpenuhi, adil & fairness, juga tidak perlu melakukan seleksi ulang yang akan memakan biaya yang sangat besar tentunya. Guru CPNS yang bermutu & berkualitas sebenarnya seperti apa secara spesifik : A. Jika pemerintah hanya membutuhkan guru CPNS yang kompeten secara akadmik saja tentu mereka yang lolos tes SKD & SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) dengan passing grade yang tinggi menjadi pilihan utama terutama yang fresh graduate. B. Tetapi jika pemerintah membutuhkan guru CPNS yang tidak hanya kompetitif secara akademik tapi kompeten secara teknis keguruan, tentu harus memilih dengan syarat :
1. Memiliki ijazah PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) yang linear, IPK (Indeks Prestasi Komulatif) minimal 3.00, Kuliah dari universitas dengan akreditasi dari BAN PT DIKTI minimal B. 2. Memiliki sertifikat keahlian KBM di suatu bidang secara resmi. 3. Pernah mengikuti diklat LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan). 4. Memiliki prestasi tingkat kabupaten / propinsi. 5. Terdaftar lebih dahulu sebagai guru honorer GWB di Dindik / Dapodik. Syukur sudah mendapatkan KESRA (Kesejahteraan Rakyat) & NUPTK (Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan). 6. Memiliki ijazah akta-4 / pernah PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) / PPG (Pendidikan Profesi Guru). 7. Berpengalaman mengajar kelas kurang lebih selama 3 tahun / diatasnya.
Kondisi sekarang adalah baik mereka yang lolos tes SKD maupun tidak, berdasarkan poin-A & poin-B, berisi kemungkinan 50 / 50 dari peserta tesnya.
Jangan sampai pemerintah salah memilih guru CPNS karena akan membawa akibat jangka panjang pada peserta didik. Karena tujuan utama pendidikan adalah menciptakan peserta didik yang kompetens & produktif kedepannya, sehingga harus banyak model seleksi guru yang menitik beratkan tidak hanya pada hasil tes SKD yang memenuhi passing grade saja tentunya. Memang tidak bisa dipungkiri yang ikut seleksi tes CPNS itu banyak sekali jumlahnya. Meskipun sementara ini banyak yang tidak lolos CPNS berdasarkan hasil penilaian tes SKD. Pemerintah tetap bisa mendapatkan guru CPNS yang kompetitif & berkualitas menggunakan metode 50 - 50 diatas, terutama untuk tahun 2018 yang begitu dinamis kompetensi gurunya. Solusi pemerintah yang kurang presisi jelas bisa berakibat kurang bagus untuk jangka panjang terutama dalam mendapatkan guru CPNS yang kompetitif & bermutu secara teknis keguruan & akademis. Jangan sampai opsi yang akan diambil pemerintah akibat banyaknya peserta tes CPNS yang gugur tes SKD berdampak pada pemusatan titik kompetensi yang tidak proporsional. Karena memang akibat banyak passing grade yang tidak terpenuhi peserta tes CPNS tersebut memang cukup kompleks pemecahannya. Sebab masih banyak yang beranggapan bahwa tes akademik sebagai satu-satunya asesmen ukuran kompetensi ASN, padahal banyak keahlian anak bangsa yang tidak cukup bisa digali menggunakan tes akademik seperti tes SKD saja. Tidak lolos tes akademik bukan berarti dia tidak kompetitif secara teknis, pun demikian yang lolos tes akademik juga belum tentu kompetitif secara teknis. Maka dari itu solusi yang adil & fairness dari pemerintah sebaiknya untuk menentukan mereka yang lolos CPNS 2018 menggunakan metode 50 / 50 seperti penjelasan diatas. Solusi pemerintah akibat banyaknya kandidat yang tidak memenuhi passing grade tes SKD, harus diambil secara teliti & fairnes, karena guru CPNS akan bekerja dalam kurun waktu yang lama. Kita semua pasti ingin anak-anak muda bangsa di didik oleh guru yang benar-benar kompetitif secara teknis, & kita semua berharap pemecahan pemerintah akibat banyak kemungkinan tersebut menghasilkan keputusan yang paling adil & fairnes tetapi tetap bisa mempertahankan sisi teknis kompetensi guru. Sebenarnya mereka yang tidak lolos CPNS 2018 bukan selalu akibat banyak yang tidak paham tes SKD seprti : TIU (Tes Intelegensi Umum), TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), TKP (Tes Karakteristik Pribadi), tetapi diluar itu banyak hal yang bisa digali faktor yang paling mempengaruhi selain potensi akademik mereka. Pemerintah pastinya punya solusi yang baik, proporsional, adil & fairness bagi semuanya agar kebutuhan guru CPNS yang kompeten dapat terpenuhi sercara kompetitif untuk jangka panjang demi kemajuan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa kedepannya. INFO TERBARU : Solusi pemerintah yang ditunggu-tunggu para peserta tes CPNS 2018, inilah Rangkuman Diagram Alir - PERMENPAN & RBRI No 61 TAHUN 2018. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018. 
| 
